RUGIKAN GURU, KEMENDIKBUD KAJI KEMBALI KEBIJAKAN RASIO ROMBONGAN BELAJAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat beraktifitas, semoga lancar dan sukses selalu buat kita semua

sinarberita.com - Ada banyak kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dinilai sangat merugikan guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik yang profesional, salah satunya terkait kebijakan rasio rombongan rombongan belajar.

Politisi dari Partai Gerindra juga anggota Komisi X DPR RI asal Lampung Dwita Ria Gunadi mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pengkajian kembali kebijakan soal rasio rombongan belajar dan guru yang berdampak buruk di lapangan.

Gambar Ilustrasi

"Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud perlu melakukan pengkajian terhadap kebijakan rasio rombongan belajar dan guru agar dapat dilaksanakan di lapangan," ujar Dwita dalam pernyataan tertulis diterima di Bandarlampung, seperti dilansir Antara, Kamis (28/7/2016). 

Menurutnya, permintaan agar Kemdikbud mengkaji kembali kebijakan rasio rombongan belajar itu secara formal telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 27 Juli. 

Dwita Ria menambahkan, kebijakan itu mengakibatkan ratusan guru tidak mendapatkan tunjangan profesi yang menjadi haknya, dan banyak sekolah yang tidak bisa melaksanakan aktivitasnya lagi. 

"Kebijakan mengenai rasio rombongan belajar dan guru itu, untuk TK yaitu 1:20, SMP 1:20, SMA 1:20, dan SMK 1:15 cenderung tidak dapat dilaksanakan di daerah, sehingga mengakibatkan ratusan guru tidak mendapatkan tunjangan profesi, dan banyak sekolah yang gulung tikar," ujar anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Lampung II itu pula. 

Selanjutnya pihaknya menyoroti pula masalah penurunan anggaran pendidikan. Menurut Dwita, Kemdikbud diminta memprioritaskan program pendidikan dan kebudayaan. 

Baca juga info lainya : 

• KABAR BURUK...!!! KEMENDIKBUD AKAN MENGHAPUS PROGRAM SERTIFIKASI GURU
• PENCOPOTAN JABATAN ANIES GANGGU REVISI KURIKULUM 2013
• TERUNGKAP...!!! INILAH KESALAHAN ANIES BASWEDAN HINGGA JABATANYA DICOPOT

"Perlu fokus dalam mengerjakan program pendidikan kita. Peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyempurnaan kurikulum dan sistem penilaian pendidikan," ujarnya pula. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 untuk pendidikan sebesar Rp49,2 triliun, mengalami penurunan pada APBN Perubahan TA 2016 menjadi sebesar Rp43,6 triliun. Alokasi yang terbesar dari anggaran itu adalah untuk Program Pendidikan Dasar dan Menengah yang semula Rp27,5 triliun turun menjadi Rp24,2 triliun, serta Program Guru dan Tenaga Kependidikan dari semula Rp12,6 triliun turun menjadi Rp11,6 triliun.

(Sumber : okezone)

Demikian berita seputar pendidikan dan guru yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI

Tweet