INFORMASI TERBARU " PENGURANGAN ATAU RASIONALISASI RIBUAN HONORER"

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat malam dan salam sejahtera untuk rekan-rekan honorer....

mari simak informasi terbaru berikut ini....

Ribuan tenaga non PNS alias honorer Pemkot Bontang diperkirakan akan jadi pengangguran. Pasalnya, Pemkot Bontang akan melakukan rasionalisasi alias pengurangan tenaga honorer karena beban gaji yang begitu besar, yakni mencapai Rp 620 miliar (termasuk PNS). Selain itu, jumlah tenaga non PNS juga disebut membengkak hingga 1.700 orang. 

Kabar itu juga telah sampai ke telinga anggota DPRD Bontang. Salah satunya Ketua Fraksi Hanura DPRD Arief. Dia mengatakan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK), ribuan tenaga non PNS imbas dari defisit APBD 2016. Sebab dari perhitungan, pos belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai dan non PNS sebesar Rp 620 M, menempati urutan pengeluaran terbesar.

Selain itu, diakui Arief, rasionalisasi yang diusulkan pemerintah juga karena banyak tenaga non PNS yang dipekerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, banyak tenaga honorer yang bekerja tidak professional, produktif dan maksimal.

“Inilah yang jelas merugikan pemerintah,” ujar Arief.

Untuk diketahui, lanjut Arief, APBD Bontang tahun ini hanya mencapai Rp 1,2 triliun. “Separuh lebih hanya untuk membayar gaji pegawai. Lantas bagaimana bisa meralisasikan program pembangunan baru. Jelas akan sulit dicapai itu,” tuturnya.

Dari jumlah 1.700 honorer, banyak yang namanya tidak terdaftar di badan kepegawaian daerah (BKD) Pemkot Bontang, mengingat tenaga honorer diangkat dari masing-masing SKPD tanpa melewati BKD. Sehingga, banyak ditemukan pengangkatan honorer karena faktor kepentingan.

Adapun rasionalisasi tenaga honorer sendiri dijadwalkan akan berlangsung Desember mendatang dan melibatkan tim independen.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bontang Nursalam berpendapat sama. Menurutnya, rasionalisasi tenaga honorer diperlukan mengingat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh pegawai. Sementara anggaran pemkot tahun ini sedang defisit.

Meski demikian, Nursalam mengingatkan, pemerintah harus konsisten dengan rencana rasionalisasi tersebut. “Jangan sampai di saat sebagian tenaga honorer cemas menanti rasionalisasi, pemerintah justru kembali mengangkat beberapa tenaga honorer baru. Ini kan jelas tidak adil,” ungkap Salam.

Terpisah, Radar Kaltim yang hendak mengkonfirmasi BKD tak berhasil menemui pejabat BKD. Alasannya, Plt Kepala BKD Azizah sedang ke luar kota. Melalui pesan singkat yang dikirim Azizah, dia belum bisa berkomentar. “Insha Allah besok (hari ini, Red) mau kami rapatkan dulu,” ujarnya singkat. (soh/sal)

Sumber : ( http://radarkaltim.prokal.co/ )

Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan.....

semoga bermanfaat untuk kita semua....

Tweet